Adakah Pemilu dalam Islam …?

Mungkin pertanyaan kita yang mendasar, apakah Pemilu (pemilihan umum) itu ada dalam Islam…? Jika Islam mengakui keberadaanya, apa dasar argumentasinya…? Bagaimana kaitannya dengan cara pemilihan Khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin…? Lalu, apakah Pemilu dalam Islam ini sama dengan Pemilu demokrasi…? Mari kita mengkaji satu persatu jawabannya.
Benar, Pemilu memang ada dan dibolehkan oleh Islam. Sebab, kekuasaan itu ada ditangan umat (as-sulthan li al ummah). Ini merupakan satu prinsip dalam sistem pemerintahan Islam (Khalifah). Prinsip terlaksana melalui metode baiat dari pihak umat kepada seseorang untuk menjadi Khalifah (Zallum, 2002:31 ; Al – Khalidi, 1980:95). Prinsip ini berarti, seseorang tidak akan menjadi penguasa (Khalifah), kecuali atas dasar pilihan dan kerelaan umat. Pemilu (al-intikhab) dapat menjadi salah satu cara (uslub) bagi umat untuk memilih siapa yang mereka kehendaki untuk menjadi Khalifah.
Namun, perlu dipahami, bahwa Pemilu hanyalah cara (uslub), bukan metode (thariqah). Cara mempunyai sifat tidak permanen dan bisa berubah-ubah, sedangkan metode bersifat tetap dan tidak berubah-ubah (An-Nabhani, 1973:92). Lebih detilnya, cara merupakan perbuatan cabang (al-fi’l al-far’i) yang tidak mempunyai hukum khusus, yang digunakan untuk menerapkan hukum umum bagi perbuatan pokok (al-fi’l al-‘ashli). Cara Amil Zakat mengambil zakat dari muzakki apakah dengan jalan kaki atau naik kendaraan; apakah harta zakat dicatat dengan buku atau komputer; apakah harta itu dikumpulkan disatu tempat atau tidak. Semua itu merupakan perbuatan cabang yang tidak memiliki hukum khusus, karena tidak ada dalil khusus yang mengaturnya secara spesifik. Perbuatan cabang itu sudah tercakup oleh dalil umum untuk perbuatan pokok (yaitu mengambil zakat), misalnya dalil QS At-Taubah 9:103 (silahkan buka Al-Qur’annya).
Maka dari itu, semua aktivitas tersebut termasuk cara (uslub) yang hukumnya adalah mubah dan bisa saja berubah-ubah. Yang tidak boleh berubah adalah aktivitas mengambil zakat, sebab ia adalah metode yang sifatnya wajib dan tidak boleh ditinggalkanatau diubah. Termasuk juga metode adalah perbuatan cabang – dari perbuatan pokok – yang memiliki dalil khusus. Misalnya, kepada siapa zakat dibagikan, barang apa saja yang dizakati, dan berapa kadar zakat yang dikeluarkan. Semuanya, berlaku secara permanen dan tidak boleh diubah, karena sudah dijelaskan secara rinci sesuai dengan dalil – dalil khusus yang ada (An-Nabhani, 1953:1116 ; Zallum, 2002:205 – 206 ; Al-Mahmud, 1995:106-107).
Demikian pula dalam masalah pemilihan dan pengangkatan Khalifah dalam syariat Islam. Ada metode (thariqah) yang tetap dan hukumnya wajib; ada pula cara (uslub) yang bisa berubah dan hukumnya mubah. Dalam hal ini, hanya ada satu metode untuk mengangkat seseorang jadi Khalifah, yaitu baiat yang hukumnya adalah wajib (Abdullah, 1996:130-131). Dalil wajibnya baiat adalah sabda Rasulullah SAW :
“ Siapa saja yang mati, sedangkan di lehernya tidak ada baiat, maka dia mati seperti mati jahiliyah” (Hadis shahih. Lihat:shahih Muslim, II/240; Majma’ Az-Zawa’id, V/223-224; Nayl Al-Awthar, VII/183; Fath Al-Bari, XVI/240).
Rasulullah SAW, mencela dengan keras orang yang tidak punya baiat, dengan sebutan “mati jahiliyah”. Artinya, ini merupakan indikasi (qarinah). Bahwa baiat itu adalah wajibhukumnya (Abdullah, 1996:131). Adapun tatacara pelaksanaan baiat (Kayfiyah ada’ al-bai’ah). Sebelum dilakukannya akad baiat, merupakan uslub yang bisa berubah-ubah (An-Nabhani, 1973:92). Dari sinilah, pemilu boleh dilakukan untuk memilih Khalifah. Sebab, pemilu adalah salah satu cara di antara sekian cara yang ada untuk melaksanakan baiat, yaitu memilih Khalifah yang akan dibaiat.
Mengapa cara pemilihan khalifah boleh berbeda dan berubah, termasuk dibolehkan juga mengambil cara Pemilu…? Sebab, ada Ijma Sahabat mengenai tidak wajibnya berpegang dengan satu cara tertentu untuk mengangkat khalifah, sebagaimana yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Cara yang ditempuh (sebelum baiat) berbeda – beda untuk masing – masing khalifah: Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ridhwanullah ‘alayhim. Namun, pada semua khalifah yang keempat itu selalu ada satu metode (thariqah) yang tetap, dan tidak berubah – ubah, yaitu baiat. Baiat inilah yang menjadi satu – satunya metode untuk mengangkat khalifah, tak ada metode lainnya. (Zallum, 2002:82)

Pemilihan Khulafaur Rasyidin
Baiat menurut pengertian syariat adalah hak umat melangsungkan akad Khalifah (haq al-ummah fi imdha ‘aqd al-khilafah) (Al-Khalidi, 1980, 114: 2002:26). Baiat ada dua macam : Pertama, baiat in’iqad, yaitu baiat akad khalifah. Baiat ini merupakan penyerahan kekuasaan oleh orang yang membaiat kepada seseorang sehingga kemudian ia menjadi khalifah. Kedua, baiat ath-tha’at (bay’ah ‘ammah), yaitu baiat dari kaum Muslim yang lainnya kepada khalifah, yang cukup ditampakkan dengan perilaku umat menaati khalifah (Al-Khalidi, 2002:117-124).
Baiat tersebut merupakan metode yang tetap untuk mengangkat khalifah. Maka dari itu, pada Khulafaur Rasyidin, akan selalu kita jumpai adanya baiat dari umat kepada para khalifahnya masing – masing. Adapun cara – cara praktis pengangkatan khalifah (ijra’at at-tanshib), atau cara (uslub) yang ditempuhsebelum baiat telah dilangsungkan dengan cara yang berbeda – beda. Dari cara – cara yang pernah dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin sebagai berikut (Zallum, 2002:72-85).
Pertama, cara seperti yang terjadi pada pengangkatan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, yaitu setelah wafatnya khalifah, dilakukan 5 langkah berikut : (1) Diselenggarakan pertemuan (ijtima’) oleh mayoritas Ahlul Halli wal Aqdi;: (2) Ahlul Halli wal Aqdi melakukan pencalonan (tarsyih) bagi satu atau beberapa orang tertentu yang layak untuk menjabat sebagai khalifah; (3) dilakukan pemilihan (ikhtiyar) terhadap salah satu dari calon tersebut; (4) dilakukan baiat in’iqad bagi calon yang terpilih; (5) dilakukan baiat ath-tha’at oleh umumnya umat kepada khalifah.
Kedua, cara seperti yang terjadi pada pengangkatan Khalifah Umar bin al-Khaththab, yaitu ketika seorang khalifah merasa wafatnya sudah dekat, dia melakukan 2 (dua) langkah berikut, baik atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan umat : (1) khalifah itu meminta pertimbangan (istisyarah) kepada Ahlul Halli wal Aqdi mengenai siapa yang akan menjadi khalifah setelah dia meninggal; (2) khalifah itu melakukan istikhlaf ‘ahd (penunjukkan pengganti) kepada seseorang yang akan menjadi khalifah setelah khalifah itu meninggal. Setelah itu dilakukan dua langkah lagi; (3) calon khalifah yang telah ditunjuk dibaiat dengan baiat in’iqad untuk menjadi khalifah; (4) dilakukan baiat ath-tha’at oleh umat kepada khalifah.
Ketiga, cara seperti yang terjadi pada pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan, yaitu ketika seorang khalifah dalam keadaan sakaratul maut, atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan umat, dia melakukan langkah berikut : (1) khalifah melakukan penunjukkan pengganti (al-‘ahd, al- istikhlaf) bagi beberapa orang yang layak menjadi khalifah, dan memerintahkan mereka agar memilih salah seorang dari mereka untuk menjadi khalifah setelah dia meninggal, dalam jangka waktu tertentu, maksimal tiga hari. Setelah khalifah meninggal dilakukan langkah : (2) beberapa orang calon khalifah itu melakukan pemilihan (ikhtiyar) terhadap salah seorang dari mereka untuk menjadi khalifah; (3) mengumumkan nama calon terpilih kepada umat; (4) umat melakukan baiat in’iqad kepada calon terpilih itu untuk menjadi khalifah; (5) dilakukan baiat ath-tha’at oleh umat secara umum kepada khalifah.
Keempat, cara seperti yang terjadi pada pengangkatan Khalifah ali bin Abi Thalib, yaitu setelah wafatnya khalifah, dilakukan langkah sebagai berikut : (1) Ahlul Halli wal Aqdi mendatangi seseorang yang layak menjadi khalifah; (2) Ahlul Halli wal Aqdi meminta orang tersebut untuk menjadi khalifah, dan orang itu menyatakan kesediaannyasetelah merasakan kerelaan mayoritas umat; (3) umat melakukan baiat in’iqad kepada calon itu untuk menjadi khalifah; (4) dilakukan baiat ath-tha’at oleh umat secara umum kepada khalifah.
Itulah empat cara pengangkatan khalifah yang diambil dari praktik pada masa Khulafaur Rasyidin. Berdasarkan cara pengangkatan Khulafaur Rasyidin di atas, khususnya pengangkatan Utsman bin Affan, Taqiyuddin An-Nabhani (1963:137-140) dan Abdul Qadim Zallum (2002:84-85) lalu mengusulkan satu cara dalam pengangkatan khalifah. Diasumsikan ada majelis umat yang merupakan majelis wakil umat dalam melakukan musyawarah dan muhasabah (pengawasan) kepada penguasa. Cara ini terdiri dari 4 (empat) langkah :
(1) Para anggota majelis umat yang Muslim melakukan seleksi terhadap para calon khalifah, mengumumkan nama – nama mereka, dan meminta umat Islam untuk memilih salah satu dari mereka. Di sinilah Pemilu bisa dilaksanakan sebagai cara pelaksanaannya.
(2) Majelis umat mengumumkan hasil pemilihan umum (al-intikhab) dan umat Islam mengetahui siapa yang meraih suara terbanyak.
(3) Umat Islam segera membaiat (baiat in’iqad) orang yang meraih suara terbanyak sebagai khalifah.
(4) Setelah selesai baiat, diumumkan kesegenap penjuru orang yang menjadi khalifah hingga berita pengangkatannya sampai ke seluruh umat, dengan menyebut namaa dan sifat – sifatnya yang membuatnya layak menjadi khalifah.

Pemilihan Anggota Majelis Umat
Di samping Pemilu untuk memilih khalifah, dalam sistem politik Islam juga ada Pemilu untuk memilih para anggota majelis umat. Jadi, proses untuk menjadi anggota lembaga tersebut adalah melalui pemilihan (al-intikhab) oleh umat, bukan melalui pengangkatan / penentuan (at-tayin) oleh khalifah. Mengapa melalui pemilihan …? Sebab, di sini berlaku akad wakalah (perwakilan). Anggota majelis umat adalah wakil – wakil rakyat dalam penyampaian pendapat (ar-ra’yu) dan pengawasan kepada penguasa (An-Nabhani, 1990:90-96). Sedangkan wakil itu tiada lain dipilih oleh yang mewakilinya. Karena itu, anggota majelis umat, bukan diangkat atau ditentukan oleh khalifah (Zallum, 2002:221).
Mengingat Pemilu untuk memilih anggota majelis umat adalah akad wakalah; maka implikasinya berbeda dengan akad Khilafah. Dalam akad wakalah, pihak muwakil (yang mewakilkan) berhak memberhentikan wakilnya (‘azl al-wakil), sebagaimana pihak wakil boleh pula memberhentikan dirinya sendiri. Sebab, akad wakalah adalah akad yag tidak megikat (al-‘aqd al-ja’izah) (lihat : Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala al-Muzhahib al-Arba’ah, III / 148). Maka dari itu, umat memiliki hak untuk memberhentikan para wakilnya di majelis umah. Ini berbeda dengan akad Khilafah, sebab dalam akad Khilafah umat tidak berhak memberhentikan Khalifah (‘azl al-khalifah). Jadi, meskipun umat yang mengangkat dan membaiat khalifah, tetapi umat tidak berhak memberhentikan khalifah, selama akad baiat telah dilakukan sempurna sesuai dengan syariat Islam, yang berhak memberhentikannya adalah mahkamah mazhalim, yaitu lembaga peradilan (al-qadha’) yang bertugas menyelesaikan persengketaan antara umat dan penguasa / negara (Zallum, 2002:114-115).

Samakah dengan Demokrasi …?
Ketika Islam membolehkan Pemilu untuk memilih khalifah atau anggota majelis umat, bukan berarti Pemilu dalam Islam identik dengan Pemilu dalam sistem demokrasi sekarang. Dari segi cara / teknis (uslub), memang boleh dikatan sama antara Pemilu dalam sistem demokrasi dan Pemilu dalam sistem Islam (An-Nabhani, at-Tafkir, 1973:91-92; Urofsky, Demokrasi, 2003:2).
Namun demikian, dari segi falsafah dasar, prinsip, dan tujuan keduanya sangatlah berbeda; bagaikan bumi dan langit.
Pertama, Pemilu dalam demokrasi didasarkan pada falsafah dasar demokrasi itu sendiri, yaitu pemisahan agama dari kehidupan (fashl al-din ‘an al-hayyah, secularism) (Al-Khalidi, 1980:44-45), sedangkan Pemilu dalam Islam didasarkan pada akidah Islam, yang tidak pernah mengenal pemisahan agama dari kehidupan (Yahya Ismail, 1995:23).
Kedua, Pemilu dalam sistem demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan di tangan rakyat (as-siyadah li asy-sya’b), sehingga rakyat, di samping mempunyai hak memilih penguasa, juga berhak membuat hukum. Sebaliknya, Pemilu dalam sistem Islam didasarkan pada prinsip kedaulatan di tangan syariat (as-siyadah li asy-syar’i), bukan di tangan rakyat. Jadi, meskipun rakyat berhak memilih pemimpinnya, kehendak rakyat wajib tunduk pada hukum al-Qur’an dan as-Sunnah. Rakyat tidak boleh membuat hukum sendiri sebagaimana yang berlaku dalam demokrasi (An-Nahwi, 1985:37-38; Ash-Shawi, 1996:69-70; Rais, 2001:311).
Ketiga, tujuan Pemilu dalam sistem demokrasi adalah memilih penguasa yang akan menjalankan peraturan yang dikehendaki dan dibuat oleh rakyat. Sebaliknya, Pemilu dalam Islam bertujuan untuk memilih penguasa yang akan menjalankan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, bukan menjalankan hukum kufur buatan manusia seperti dalam demokrasi (Zallum, 1990:1; 1994:139-140; Belhaj, 1411:5).

Daftar Pustaka :
1. Abdullah, Muhammad Husain. 1996. Mafahim Islamiyah. Juz II. Cetakan 1 Beirut : Darul Bayariq.
2. Al- Jaziri, Abdurrahman. 1999. Al-Fiqh ‘ala al-Muzhalib al-Arba’ah. Juz III. Cetakan 1 Beirut : Darul Fikr.
3. Al-Khalidi, Mahmud. 1980. Qawa’id Nizham al-hukm fi al-Islam. Kuwait; darul buhuts al-Imiyah.
4. Al-Khalidi, Mahmud. 2002. Al-Bay’at fi al_fikr as-siyasi al-Islami.
5. Al-Mahmud, Ahmad. 1995. Ad-Da’wah ila al-Islam. Cetakan 1 Beirut: Darul Ummah.
6. An-nabhani, Taqiyuddin. 1953. Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah. Juz II. Cetakan II. Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir.

Iklan